Undang-Undang Republik Indonesia
- UU Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- UU Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- UU Nomor 02 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara
- UU Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian
- UU Nomor 03 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- UU Nomor 03 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- UU Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- UU Nomor 05 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
- UU Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- UU Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia
- UU Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- UU Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- UU Nomor 07 Tahun 1996 Tentang Pangan
- UU Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- UU Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi
- UU Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- UU Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- UU Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- UU Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU Nomor 09 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- UU Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
- UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
- UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan
- UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
- UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh
- UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
- UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
- UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Design Industri
- UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
- UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Instruksi Presiden – Republik Indonesia
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah – Republik Indonesia
- PP Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- PP Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Atau Perusakan Laut
- PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara
- PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- PP Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan
Peraturan Menteri – Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan
- Permendag Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan Dan Perizinan Minuman Beralkohol
- Permendag Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Keputusan Menteri – Republik Indonesia